Langsung ke isi halaman

Pajak UMKM 0,5 Persen: Cara Menghitung dengan Contoh

PPh final UMKM 0,5 persen dari omzet: siapa yang memakainya, omzet yang tidak kena pajak, dan contoh hitungan bulanan serta tahunan.

Pajak penghasilan final untuk UMKM dihitung dari omzet bruto, berapa pun labanya. Tarifnya 0,5 persen dari omzet bruto sebulan, diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 dan berlaku untuk usaha dengan omzet sampai Rp 4,8 miliar setahun. Karena dihitung dari omzet, toko yang sedang rugi pun tetap membayarnya, dan toko yang untungnya tebal tidak membayar lebih besar daripada tarifnya.

Bagian omzet yang tidak dikenai pajak

Wajib pajak orang pribadi, termasuk pemilik toko yang berusaha atas namanya sendiri, mendapat bagian omzet Rp 500 juta per tahun yang tidak dikenai pajak. Pajak 0,5 persen baru dihitung dari omzet yang melewati Rp 500 juta. Contoh dari DJP untuk perhitungan bulanan: omzet kumulatif sampai bulan ke-10 sebesar Rp 520 juta, jadi pajak bulan itu 0,5 persen dari (520 - 500) juta = Rp 100.000. Bulan berikutnya, omzet Rp 50 juta langsung dikali 0,5 persen, yaitu Rp 250.000 (pajak.com, DDTC).

Layar PPh Final UMKM di Vende, contoh dari toko Toko Sumber Rejeki
PPh Final UMKM di Vende, contoh dari toko Toko Sumber Rejeki.

Contoh tahunan

Toko beromzet Rp 1,2 miliar setahun. Omzet yang dikenai pajak = 1,2 miliar - 500 juta = Rp 700 juta. Pajaknya 0,5 persen x 700 juta = Rp 3,5 juta untuk setahun. Pembayarannya dicicil lewat bulan-bulan sesudah omzet kumulatif melewati Rp 500 juta.

Cara membayarnya

Pajak terutang dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, lewat kode billing yang dibuat di sistem DJP dan dibayar di bank atau kanal pembayaran resmi. Setiap bulan Anda perlu tahu omzet bruto bulan itu, jadi catatan penjualan harian dan total bulanan harus ada. Bukti setor disimpan untuk dilaporkan di SPT Tahunan.

Hal yang sering ditanyakan

Apakah harus pembukuan lengkap? Wajib pajak yang memakai tarif final umumnya cukup mencatat peredaran bruto, tidak wajib menyusun laporan keuangan lengkap. Pencatatan rutin tetap membantu untuk dasar hitungan dan saat melampirkan omzet di SPT.

Apakah ada batas waktu pemakaian tarif ini? Ketentuan batas waktu untuk tiap jenis wajib pajak pernah diatur dan menjadi bahan pembahasan lagi, jadi periksa aturan terbaru sebelum menyimpulkan.

Bagaimana kalau omzet melewati Rp 4,8 miliar? Penghitungan pajak berpindah ke ketentuan umum pada tahun berikutnya, dan kewajiban lain seperti pengukuhan PKP mulai dibahas. Kapan Toko Wajib Jadi PKP dan Memungut PPN menjelaskannya.

Aturan pajak bisa berubah. Sebelum melapor, cek ketentuan terbaru di pajak.go.id atau tanyakan ke kantor pajak (KPP) tempat Anda terdaftar.

Penjualan harian yang terkumpul menjadi total bulanan, siap untuk dasar hitungan ini, bisa dilihat di halaman fitur Vende.

Praktik di Vende

Langkah di layar Vende yang mempraktikkan isi tulisan ini.

Baca juga

Pajak dan Aturan Cara Membuat NIB untuk Toko Kecil Lewat OSS Langkah membuat NIB lewat oss.go.id untuk toko kecil, dokumen yang disiapkan, dan hal yang sering membuat pengajuan tertahan. Pajak dan Aturan Omzet Di Bawah Rp 500 Juta, Apakah Masih Bayar Pajak? Omzet di bawah Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh final bagi pemilik usaha perorangan. Yang tetap perlu dilakukan: mencatat omzet dan melaporkan SPT. Pajak dan Aturan Kapan Toko Wajib Jadi PKP dan Memungut PPN Batas omzet Rp 4,8 miliar setahun menentukan kapan toko harus dikukuhkan sebagai PKP dan memungut PPN. Cara memantau dan yang berubah setelahnya.