Langsung ke isi halaman

Kapan Toko Wajib Jadi PKP dan Memungut PPN

Batas omzet Rp 4,8 miliar setahun menentukan kapan toko harus dikukuhkan sebagai PKP dan memungut PPN. Cara memantau dan yang berubah setelahnya.

Toko kecil pada umumnya tidak memungut PPN. Kewajiban itu mulai ketika omzet setahun melewati Rp 4,8 miliar, dan sejak itu pemilik harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Batas ini ditetapkan dalam PMK 197 Tahun 2013 dan berlaku sejak 2014, ketika naik dari Rp 600 juta (DJP).

Apa yang berubah setelah menjadi PKP

Layar PPN di Vende, contoh dari toko Toko Sumber Rejeki
PPN di Vende, contoh dari toko Toko Sumber Rejeki.

PKP wajib memungut PPN dari pembeli, membuat faktur pajak, dan menyetor serta melaporkan PPN setiap bulan. PPN yang dibayar kepada pemasok (PPN masukan) dapat dikurangkan dari PPN yang dipungut (PPN keluaran), dan selisihnya yang disetor. Artinya harga jual perlu dihitung ulang dengan PPN, dan pembukuan perlu memisahkan pajak dari penjualan.

Kapan tepatnya kewajibannya mulai

Ketentuan mengatakan pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan ketika omzet melewati Rp 4,8 miliar. Pembahasan DDTC berjudul "Omzet Lebihi Rp 4,8 M, Pemungutan PPN Dilaksanakan Tahun Berikutnya" menyebut pemungutan PPN dilaksanakan pada tahun berikutnya (DDTC). Rincian bisa berubah, jadi tanyakan ke KPP begitu omzet kumulatif mendekati batas.

Cara memantaunya

Omzet yang dihitung adalah seluruh penjualan, termasuk penjualan online dan semua cabang, tidak terbatas pada satu toko. Jumlahkan kumulatif setiap bulan. Omzet Rp 4,8 miliar setahun sama dengan Rp 400 juta per bulan. Toko yang rata-rata sudah mendekati Rp 400 juta per bulan sebaiknya mulai bertanya ke KPP, karena satu musim ramai bisa membuatnya melewati batas.

Pilihan sebelum batas

Pengusaha kecil di bawah batas boleh memilih dikukuhkan sebagai PKP. Alasannya biasanya pembeli utama yang meminta faktur pajak, misalnya perusahaan atau instansi. Konsekuensinya sama dengan PKP lain, jadi pertimbangkan beban administrasinya sebelum memilih.

Usulan penurunan batas

Beberapa lembaga pernah mengusulkan batas diturunkan, termasuk laporan Bank Dunia yang dikutip media pada 2026 yang menyarankan Rp 500 juta. Pada saat tulisan ini dibuat, batas yang berlaku masih Rp 4,8 miliar dan usulan itu belum final. Ikuti berita dari DJP, karena perubahan batas akan mengubah hitungan di atas.

Aturan pajak bisa berubah. Sebelum melapor, cek ketentuan terbaru di pajak.go.id atau tanyakan ke kantor pajak (KPP) tempat Anda terdaftar.

Pengaturan PPN, pajak di nota, dan laporan PPN bulanan untuk toko berstatus PKP dijelaskan di halaman fitur Vende.

Praktik di Vende

Langkah di layar Vende yang mempraktikkan isi tulisan ini.

Baca juga

Pajak dan Aturan Cara Membuat NIB untuk Toko Kecil Lewat OSS Langkah membuat NIB lewat oss.go.id untuk toko kecil, dokumen yang disiapkan, dan hal yang sering membuat pengajuan tertahan. Pajak dan Aturan Omzet Di Bawah Rp 500 Juta, Apakah Masih Bayar Pajak? Omzet di bawah Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh final bagi pemilik usaha perorangan. Yang tetap perlu dilakukan: mencatat omzet dan melaporkan SPT. Pajak dan Aturan Pajak UMKM 0,5 Persen: Cara Menghitung dengan Contoh PPh final UMKM 0,5 persen dari omzet: siapa yang memakainya, omzet yang tidak kena pajak, dan contoh hitungan bulanan serta tahunan.