Kapan Toko Wajib Jadi PKP dan Memungut PPN
Batas omzet Rp 4,8 miliar setahun menentukan kapan toko harus dikukuhkan sebagai PKP dan memungut PPN. Cara memantau dan yang berubah setelahnya.
Toko kecil pada umumnya tidak memungut PPN. Kewajiban itu mulai ketika omzet setahun melewati Rp 4,8 miliar, dan sejak itu pemilik harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Batas ini ditetapkan dalam PMK 197 Tahun 2013 dan berlaku sejak 2014, ketika naik dari Rp 600 juta (DJP).
Apa yang berubah setelah menjadi PKP

PKP wajib memungut PPN dari pembeli, membuat faktur pajak, dan menyetor serta melaporkan PPN setiap bulan. PPN yang dibayar kepada pemasok (PPN masukan) dapat dikurangkan dari PPN yang dipungut (PPN keluaran), dan selisihnya yang disetor. Artinya harga jual perlu dihitung ulang dengan PPN, dan pembukuan perlu memisahkan pajak dari penjualan.
Kapan tepatnya kewajibannya mulai
Ketentuan mengatakan pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan ketika omzet melewati Rp 4,8 miliar. Pembahasan DDTC berjudul "Omzet Lebihi Rp 4,8 M, Pemungutan PPN Dilaksanakan Tahun Berikutnya" menyebut pemungutan PPN dilaksanakan pada tahun berikutnya (DDTC). Rincian bisa berubah, jadi tanyakan ke KPP begitu omzet kumulatif mendekati batas.
Cara memantaunya
Omzet yang dihitung adalah seluruh penjualan, termasuk penjualan online dan semua cabang, tidak terbatas pada satu toko. Jumlahkan kumulatif setiap bulan. Omzet Rp 4,8 miliar setahun sama dengan Rp 400 juta per bulan. Toko yang rata-rata sudah mendekati Rp 400 juta per bulan sebaiknya mulai bertanya ke KPP, karena satu musim ramai bisa membuatnya melewati batas.
Pilihan sebelum batas
Pengusaha kecil di bawah batas boleh memilih dikukuhkan sebagai PKP. Alasannya biasanya pembeli utama yang meminta faktur pajak, misalnya perusahaan atau instansi. Konsekuensinya sama dengan PKP lain, jadi pertimbangkan beban administrasinya sebelum memilih.
Usulan penurunan batas
Beberapa lembaga pernah mengusulkan batas diturunkan, termasuk laporan Bank Dunia yang dikutip media pada 2026 yang menyarankan Rp 500 juta. Pada saat tulisan ini dibuat, batas yang berlaku masih Rp 4,8 miliar dan usulan itu belum final. Ikuti berita dari DJP, karena perubahan batas akan mengubah hitungan di atas.
Aturan pajak bisa berubah. Sebelum melapor, cek ketentuan terbaru di pajak.go.id atau tanyakan ke kantor pajak (KPP) tempat Anda terdaftar.
Pengaturan PPN, pajak di nota, dan laporan PPN bulanan untuk toko berstatus PKP dijelaskan di halaman fitur Vende.
Praktik di Vende
Langkah di layar Vende yang mempraktikkan isi tulisan ini.
- Menyiapkan PPN untuk toko PKP Minta fitur PPN dinyalakan, isi status PKP dan NPWP, lalu tandai pajak PPN supaya PPN keluaran dan masukan tercatat otomatis.
- Laporan PPN dan Setor PPN Lihat PPN keluaran dan masukan setiap bulan di Laporan PPN, lalu catat setorannya supaya hutang pajak dan lebih bayar tercatat benar.